Bandung, 5 Oktober 2023– Agus Supriadi, sebagai perwakilan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, pada tanggal 4 Oktober 2023, di Kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung, memberikan materi dengan topik “Kontribusi Investasi Pertambangan sebagai Faktor Penyokong Pertumbuhan Ekonomi Negara.”
Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, hilirisasi mineral dan industrialisasi sumber daya alam menjadi prioritas utama dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan pendapatan negara. Sumber daya alam tersebut antara lain: nikel, timah, bauksit, tembaga, dan potensi energi baru terbarukan sebesar 437,4 GW. Ditargetkan pada tahun 2036, Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi dengan kelas pendapatan menengah sekitar 70% pada tahun 2045. Adapun kebijakan tata kelola mineral berfokus pada peningkatan nilai tambah dalam negeri, ketahanan cadangan mineral, dan kontribusi pendapatan negara serta investasi. Sejauh ini, telah dibangun 171 smelter berbagai komoditas. Hilirasasi lainnya adalah komoditas mineral dan batubara yang menjadi instrumen utama dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan mengatasi pemanasan global.
Industri strategis yang lain juga terus didorong bekerjasama dengan pemain global terbaik. Industri tersebut antara lain baterai, electric vehicle (EV), PLTS, dan alat kesehatan. Dampak positif dari hilirisasi, penanaman modal asing (PMA) sektor manufaktur mencapai rekor tertinggi pada tahun 2022 dengan investasi senilai US$ 45,6 miliar.
Indikator ekonomi makro Indonesia mencapai peringkat tertinggi di antara negara-negara G20, dan neraca perdagangan mengalami surplus selama 36 bulan berturut-turut. Pemerataan peluang ekonomi juga terjadi, dengan persentase realisasi PMA di luar Jawa yang semakin meningkat. Kawasan industri baru di Kalimantan Utara dibangun untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produksi berbagai sektor, termasuk petrokimia, baterai baru, dan panel surya.
Kebijakan komprehensif dan berkelanjutan serta sinergi antar pemangku kepentingan mutlak diperlukan dalam menjaga dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkeadilan sosial. (irn/jre)
